Bulan Depan Unair Berstatuta PTN BH

News, PIH Unair, 04-02-2013

Kantor Manajemen-Warta Unair

Undang-undang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  (Kemendikbud) yang telah disahkan tahun lalu melalui UU Dikti No. 12/2012 menginstruksikan tujuh Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) untuk berubah statuta menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) tahun ini. Salah satu dari tujuh kampus yang dipastikan berubah statutanya adalah Universitas Airlangga (Unair).

Dikatakan oleh Sekretaris Unair Dr. Hadi Shubhan, SH., MH., CN., Statuta Unair sebagai PTN BH akan menaikkan posisi Unair satu tingkat lebih tinggi secara yuridis daripada menyandang status BHMN. “PTN BH itu ditetapkan dengan UU sedangkan PT BHMN dulunya ditetapkan lewat PP,” katanya di ruang kerjanya, Kamis (17/1). Implikasi lain, payung hukum nantinya akan lebih kuat, “Artinya, nanti Unair sbagai PTN BH tidak bisa dibubarkan kecuali bila undang-undang itu dicabut. Bandingkan dengan PP sebagai payung hukum PT BHMN yang lebih mudah dicabut. Kalau mencabut UU kan harus melibatkan DPR,” jelasnya.

UU Dikti No. 12/2012 tersebut, menurutnya telah mengamanatkan Unair untuk secara final telah mengatur pengelolaan keuangan internal sebagai PTN BH. “Saat ini memang sedang diproses Unair sebagai PTN BH. Bulan depan (Februari) atau paling lambat pada bulan Maret Unair akan berubah penuh dari BHMN menjadi PTN BH,” tegas Hadi Subchan.

Statuta baru Unair itu otomatis merujuk pada UU Dikti tersebut, namun perlu adanya PP yang akan mengatur perubahan statuta baru tersebut. “Sekarang tinggal menunggu PP dari presiden target turun pada bulan Februari atau selambatnya Maret. Dengan kata lain, Unair sudah pasti akan berganti statuta menjadi PTN BH. Ibaratnya, sekarang masih diberi cek tapi belum cair,” selorohnya.

Penuh Benefit

Dengan payung hukum PTN BH yang lebih kuat karena merujuk pada UU Dikti, sejumlah benefit lain juga akan dirasakan Unair. “Dengan UU dikti bisa mengecualikan UU lain misalnya UU Keuangan Negara. Jadi Unair bisa secara mandiri mengelola keuangan,” tegas Hadi Subhan. Unair juga nantinya bisa secara mandiri mengelola kepegawaian termasuk mengangkat pegawai dan memberi renumerasi. Lebih lanjut, kewenangan organisasi  di Unair akan lebih luas dan setara level kementerian. “Secara otonom akan lebih terjamin di bidang akademik maupun non akademiknya,” lanjut Hadi.

Meski otonom secara penuh, di dalam UU Dikti tersebut mengatur pendanaan PTN BH diawasi oleh negara. “Yang menarik, dalam PTN BH ini adalah negara tidak boleh lepas tangan untuk mengawasi dan memberikan subsidi pendidikan. Berbeda dengan status BHMN, negara terlepas dari kewenangan itu,” papar Hadi. Melalui PTN BH, negara memberikan subsidi pendidikan berupa Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Imbasnya, tarif biaya pendidikan dapat ditekan seminimal mungkin.

Dalam arti lain, harga pendidikan tetap sama tapi kini yang menanggung adalah negara. “Yang ada pendidikan berkualitas itu mahal, namun persoalannya adalah biaya itu mau ditanggung negara apa rakyat, kalau ditanggung negara maka akan murah,” tegasnya. Mudah mudahan negara menepati janjinya untuk memberikan subsidi agar biaya pendidikan lebih murah.

Selain Unair ada enam PT BHMN lain yang juga akan berubah statuta menjadi PTN BH. Kampus-kampus tersebut antara lain, Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Kuz9

 

 
 

 

Warta Unair

Dorong Pelaku Usaha Mikro Berinovasi

REKTORAT, WARTA UNAIR – Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, pelaku usaha mikro perlu dipersiapkan untuk memperhatikan...

 
Read more

Agenda 02-09-2014